Linggaufakta| Muratara – Penggunaan anggaran jumbo di tubuh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Tahun Anggaran 2025 mulai menuai sorotan tajam. Redaksi Media Online Linggau Fakta secara resmi melayangkan surat konfirmasi tertulis yang bernada tegas sekaligus peringatan keras kepada pihak Inspektorat.
Dalam surat bernomor 046/KONF-KHUSUS/LF-MRT/IV/2026 tertanggal 16 April 2026, redaksi meminta penjelasan rinci terkait pengelolaan pagu anggaran sebesar Rp14.850.250.000. Nilai tersebut dinilai sangat besar dan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Linggau Fakta menegaskan bahwa masyarakat Muratara berhak mengetahui ke mana arah penggunaan uang rakyat tersebut.
Sorotan utama mengarah pada beberapa poin krusial:
1. Perjalanan Dinas Dipertanyakan
Belanja perjalanan dinas pengawasan di tujuh kecamatan menjadi perhatian serius. Redaksi mempertanyakan efektivitas kegiatan tersebut, serta mengingatkan agar anggaran tidak berubah menjadi ajang “pelancongan” yang minim output audit yang kredibel.
2. Penindakan ASN Nakal
Inspektorat juga diminta membuka secara jelas langkah konkret dalam menertibkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga masih terlibat praktik pungutan liar (pungli). Hingga kini, keluhan masyarakat terkait hal tersebut dinilai masih terus bermunculan.
3. Audit Probity Proyek Infrastruktur
Pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang rawan manipulasi dan mark-up turut disorot. Media meminta bukti nyata pelaksanaan audit probity, bukan sekadar laporan administratif di atas kertas.
Peringatan Tegas Redaksi
Linggau Fakta tidak hanya berhenti pada permintaan klarifikasi. Dalam pernyataannya, redaksi menegaskan bahwa apabila jawaban dari Inspektorat tidak transparan atau tidak sinkron dengan fakta di lapangan, maka langkah lanjutan akan ditempuh.
“Ini bukan sekadar pemberitaan. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kami siap melengkapi dengan laporan resmi ke Aparat Penegak Hukum,” tegas Edison Huri, wartawan Linggau Fakta.
Laporan tersebut bahkan disebut berpotensi diteruskan hingga ke tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan apabila ditemukan bukti kuat adanya dugaan pelanggaran.
Uang Rakyat Bukan untuk Disalahgunakan
Sikap tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah semakin diperketat, terutama oleh media sebagai pilar demokrasi.
Redaksi Linggau Fakta menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas anggaran.
“Kami tidak main-main dalam mengawal uang rakyat,” tutupnya.ORedaksi)
